Dinas Kominfo Sumbar Siapkan Peningkatan Kematangan SPBE
Yogyakarta, KominfoSB - Dalam rangka mewujudkan konsep smartcity berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Barat menghadiri undangan PT Gamatechno Indonesia di Yogyakarta, yang digelar 9-10 Juli 2019.
Hadir sebagai narasumber Sayuri Egaravanda, Kepala Bidang E Government Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, peraih 3 besar penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2018, dan Nanang Ruswianto selaku evaluator SPBE dari Universitas Gadjah Mada.
Sayuri berbagi pengalaman tentang implementasi SPBE di Pemda DIY. Dia menyampaikan bahwa, Pemda DIY tetap berkomitmen untuk melaksanakan SPBE ini dengan maksimal. "Ini terbukti dengan tingginya nilai SPBE tahun 2018 yang diterima Pemda DIY, yaitu 3,3 dengan predikat baik," papar dia.
Ia melanjutkan, Pemda DIY akan terus melakukan perbaikan, agar pelaksanaan SPBE dapat lebih baik lagi serta sangat perlu dukungan dari Pimpinan Daerah, dan Gubernur Pemda DIY sendiri telah menjadikan Jogja Smart Province sebagai Program Prioritas,” ujar Sayuri.
Dalam paparannya, Nanang juga menyampaikan bahwa SPBE yang berjalan di Pemda selama ini belum efektif dan efisien. Hal ini terbukti dengan masih adanya pemborosan biaya dalam pengadaan aplikasi, baik umum dan khusus, dan infrastruktur. "Setiap pemda berlomba-lomba dalam membuat aplikasi dengan pihak-pihak yang membutuhkan anggaran yang besar," ujarnya.
Ia mengatakan, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menata kembali pelaksanaan SPBE di daerah masing-masing.
Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Layanan Diskominfo Sumbar Oni Fajar Syahdi menyampaikan bahwa, saat ini Dinas Kominfo Sumbar sudah melakukan pemetaan terhadap nilai SPBE 2018.
"Dengan menargetkan langkah langkah dan strategi ke depan perlu adanya peningkatan implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Saya berharap pelaksanaan SPBE dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Oni. (INS/DM/MMC Diskominfo)