Diskominfotik Sumbar Data Layanan OPD untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

21 hari yang lalu | 47 | Bidang Aptika
Post Title
Berita Terkini Bidang : Bidang Aplikasi Informatika

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Biro Organisasi Setdaprov Sumbar pada 22 April hingga 8 Mei 2024 melakukan Desk Layanan untuk menginventaris data layanan yang ada di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Desk Layanan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kominfotik Lantai III Kantor Gubernur, ini menurut Pranata Komputer Ahli Muda di Disominfotik Sumbar, Youpie adalah dalam rangka mereview dokumen arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE) yang sudah disusun pada tahun 2022.

"Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan layanan yang ada di perangkat daerah mengalami perubahan seiring perubahan SOTK," ujar Youpie.

Dijelaskan Youpie, arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. 

Arsitektur SPBE ini terdiri dari 6 (enam) Domain yaitu Domain Proses Bisnis, Domain Layanan, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi, Domain Keamanan dan Domain Infratsruktur, dimana Domain Proses Bisnis dan Layanan dikoordinir oleh Biro Organisasi, sedangkan Domain Aplikasi, Data Informasi, Keamanan dan Infrastruktur dikoordinir oleh Dinas Kominfotik.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan terbagi 2 (dua) yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. 

Layanan administrasi pemerintahan merupakan Layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah. 

Dan biasanya Layanan administrasi pemerintahan ini ada di bagian Sekretariat di Perangkat Daerah yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. 

Sedangkan layanan publik merupakan layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Dan layanan publik ini biasanya dilaksanakan oleh Bidang-Bidang yang ada di Perangkat Daerah.

"Data layanan ini kedepannya akan menjadi pedoman dan acuan untuk pengembangan aplikasi dan proses digitalisasi di Pemprov Sumbar," pungkasnya.